Pernahkah kita berpikir bahwa Pemerintah atau Aparat Pemerintah berkontribusi besar dalam persoalan kemiskinan di republik tercinta ini????? Pertanyaan atau pernyataan ini hanya khusus berkaitan dengan kata “Pemerataan” saja dan tidak ada kaitan dengan hal-hal lain. Ini hanya untuk batasan pembahasan selanjutnya.
Pertanyaan atau pun bisa dirubah menjadi kalimat pernyataan ini, berani saya nyatakan bukan hanya asal bunyi atau sekedar ikut trend sekarang yang penting asal bisa kritik pemerintah. Tidak... ini merupakan suatu hasil pengamatan dan pengalaman pribadi selama belasan tahun bekerja sebagai aparatur pemerintah....
Kenapa saya menyatakan Pemerintah atau Aparat Pemerintah? Menurut saya sebenarnya pemerintah dalam kebijakan umum telah menetapkan pola pendekatan yang disebut pertumbuhan untuk pemerataan. Itu berarti secara kebijakan pemerintah tidak salah. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya terkesan seolah-olah aspek pertumbuhannya diabaikan dan yang lebih prioritas adalah aspek pemerataannya. Kalau itu terjadi dalam tatanan pelaksanaan maka dapatlah dikatakan itu tergantung dari pelaksananya yaitu Aparat Pemerintah dan karena ini berlaku umum maka terkesan inilah cara kerja pemerintah.
Mulai dari aparat pemerintah pusat sampai ke aparat desa, sama saja.... Bila ada kegiatan pembangunan contoh seperti di sektor pertanian, ada pengembangan ternak kambing 1.000 ekor di tingkat provinsi maka di bagilah kambing ini ke kabupaten memang masih ada pertimbangan potensi dan kecocokan wilayah tapi tidak bisa dialokasikan hanya ke 1 (satu) kabupaten saja tapi harus ke beberapa kabupaten minimal 2 (dua) kabupaten karena takut kalau hanya ke satu kabupaten saja di bilang primordial dari pejabat dinas yang bersangkutan. Selanjutnya, anggap saja di bagi ke dua kabupaten maka masing-masing kabupaten dapat 500 ekor kambing. Kondisi di kabupaten makin parah lagi, paling tidak harus di bagi kedua kecamatan karena paling tidak harus ke daerah asal Bupati atau Wakil Bupati dan satunya lagi ke daerah mayoritas asal anggota DPR kalau tidak wah bahaya jabatan Kadis bisa terancam (Ini hanya ilustrasi kekuatiran dari para pejabat), maka masing-masing dapat 250 ekor, dari kecamatan minimal harus di bagi kedua desa (paling tidak alasannya masih sama tapi mungkin ditambah dengan keinginan Pak Camat untuk membantu keluarganya) berarti masing-masing desa dapat 125 ekor dan selanjutnya dari desa harus dibagi ke beberapa kelompok, misalnya dibagi ke lima kelompok karena dengan pertimbangan bahwa di desa itu kelompoknya ada banyak, kata Pak Kades (padahal hanya alasan Pak Kades saja supaya para pemilihnya atau keluarganya bisa dapat bagian juga), itu berarti satu kelompok dapat 25 ekor kambing. Pemerataan ini belum selesai sampai di kelompok karena di kelompok dibagi lagi, kalau di kelompok itu anggotanya 25 orang maka setiap anggotanya dapat 1 (ekor) kambing. Karena kelompoknya masih baru alias baru dibentuk karena ada pembagian kambing, maka petugas lapangan (PPL) ajar di kelompok ada aturan cara pemeliharaan kambing dan bagaimana cara mengawinkan bahwa penjantannya akan di gilir kemasing-masing anggota, tapi itu hanya tinggal teori saja yang tidak pernah terlaksana. 3 (tiga) bulan kemudian datang pemeriksa, hasil sebagian besar kambing mati karena penyakit atau kambing yang ada mungkin ditunjuk kambing yang di dapat dari instansi lain..... Pertanyaan lain apa benar mati karena sakit atau mati karena disembelih?
Apa yang di dapat dari tujuan program pengembangan 1000 ekor kambing? Tidak ada. Hanya tinggal dokumen bahwa pemerintah telah memberikan bantuan 1000 ekor kambing. Masyarakat atau petani masih tetap begitu saja tidak berubah alias tetap miskin.
Kasus yang sama juga terjadi untuk program yang bertajuk penguatan modal kelompok, program rumah sehat dan lain lain program. Berapa banyak dana yang pemerintah telah investasikan untuk upaya mengentaskan kemiskinan melalui program program tersebut diatas? Dan hasilnya jumlah orang miskin di republik ini makin meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan yang paling parah lagi sekarang ini orang bisa demonstrasi, beradu fisik sampai dengan kerugian material yang tidak sedikit karena hanya tidak terdaftar sebagai orang miskin. Ini kah moral bangsa yang sangat beragama?
Hanya karena pemerataan kita tidak bisa keluar dari persoalan kemiskinan. Kekuatan yang begitu besar bisa dari jumlah program dengan dana milyar rupiah bisa sampai di tingkat anggota hanya Rp. 100.000,- saja. Nah dengan dana Rp. 100.000,- itu maka mau dibuat usaha apa?
Berhentilah kita melakukan itu. Rubahlah cara kerja ini. Mulailah dari suatu proses pemberdayaan masyarakat yang benar yaitu penguatan atau peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga (kelompok) masyarakat bila mereka telah mempunyai kapasitas yang cukup baru dampingi mereka pinjaman lunak dengan jumlah yang cukup agar mereka dapat mengembangkan skala usaha menjadi lebih besar dan ekonomis. Kemajuan dan keberhasilan usaha mereka akan merupakan peluang penciptaan lapangan kerja baru. Dan jaminan bahwa landasan ekonomi yang kuat adalah ekonomi perdesaan yang berkembang maju dan kuat. Tahun 1997 krisis ekonomi telah membuktikan pernyataan ini.
Pola lain yang dapat di kembangkan adalah kemitraan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Pemerintah menyediakan modal, pengusaha menyediakan manajemen dan keahlian teknis usaha dan masyarakat menyediakan lahan dan tenaga kerja. Dari pada habiskan uang untuk promosi ke luar daerah dan luar negeri dengan berbagai cara tapi seperti contoh kasus di Nusa Tenggara Timur (NTT) hampir tidak ada atau belum ada investor yang bergerak di sektor pertanian yang tertarik untuk investasi di NTT; Padahal berapa dana pemerintah yang telah dikeluarkan untuk upaya tersebut? Mungkin kalau di pakai untuk pengembangan jeruk Keprok So’E dengan pola kemitraan kita telah berhasil membangun suatu estate jeruk keprok So’E yang sangat luas dan besar di Timor Tengah Selatan.
Berhentilah pemerataan dan prioritaskanlah pertumbuhan. Kalau terus kita melakukan pemerataan berarti kita memang mau dan sadar untuk terus makin memiskinkan masyarakat kita. Inilah yang saya maksudkan bahwa pemerintah atau aparatur pemerintah berkontribusi dalam kemiskinan di republik tercinta ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar