Tawaran Kerjasama Pengembangan Masyarakat di NTT

Sejak 31 Desember 2008 Program PIDRA di NTT telah berakhir dalam aktivitas pendampingannya pada masyarakat. Seperti yang telah kami tulis pada artikel-artikel sebelumnya tentang PIDRA di NTT sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa Program PIDRA telah berhasil membangun 897 Kelompok Mandiri Program (KMP) yang berdasarkan hasil evaluasi terakhir menunjukan hasil 90% berada pada kategori Baik sampai dengan Sangat Baik. Disamping itu ada 94 Federasi yang merupakan gabungan dari KMP-KMP disetiap desa pelaksana program dimana aktivitas mayoritas mereka adalah : simpan pinjam (Keuangan Mikro), pemasaran bersama berbagai komoditi pertanian, dan juga pertokoan. Sedangkan untuk penanganan pengembangan sarana prasarana umum, konservasi lahan (DAS) dan kegiatan fisik lainnya telah ada Lembaga Pembangunan Desa (LPD) dimana mereka telah mempunyai kemampuan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi yang cukup kuat. Inilah kekuatan yang kami punya saat ini, disamping itu masih ada 5 Lembaga Sawadaya Masyarakat di Kabupaten Pelaksana, yaitu TTS (Yayasan OISCA), TTU (Yayasan Mitra Tani Mandiri), Alor (Yayasan Obor Swadaya), Sumba Timur (Yayasan Pahadang Manjoru) dan Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya (Yayasan Satu Visi) yang siap berkolaborasi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan di daerah tersebut.
Mereka memang sudah mempunyai kemampuan atau kekuatan tapi mereka juga masih terus diperhadapkan dengan berbagai dinamika perkembangan ekonomi dan sosial sehingga mereka masih harus terus diperkuat kapasitasnya terutama dalam hal pengembangan kelembagaan keuangan mikro, pemasaran bersama, perluasan skala usaha, pengembangan jejaring dengan pihak lain, serta kerjasama dengan pihak-pihak lembaga permodalan dan juga upaya untuk peningkatan sarana prasarana umum di pedesaan yang masih minim. Untuk itu, saya mengajak kepada semua pihak yang terpanggil untuk mengembangkan masyarakat di NTT sehingga mereka makin kuat dan sejahtera. Ajakan ini ditujukan kepada perorangan ataupun lembaga, dalam negeri maupun luar negeri, dengan berbagai model kerjasama seperti hibah maupun pinjaman lunak atau hubungan kemitraan lainnya. Bagi yang berminat dapat menghubungi kami melalui Email : ryanot268@yahoo.com untuk dapat bernegosiasi lebih lanjut.
Mudah-mudahan melalui cara ini kita dapat membagikan kelebihan kekuatan yang ada pada kita agar dapat dipakai untuk menguatkan mereka yang baru terangkat kepermukaan dari berbagai keterpurukan mereka. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Tuhan memberkati.

Tonggak Baru Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di NTT

Pada tanggal 30 Desember 2009, Gubernur Nusa Tenggara Timur telah melantik para Pejabat Esolon II di lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sesuai dengan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 melalui penetapan PERDA-PERDA organisasi di pemerintah Provinsi NTT khususnya PERDA No 11.Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTT. Di dalam PERDA NO 11 Tahun 2008 inilah yang menjadi dasar hukum berdirinya Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Badan ini merupakan Institusi baru di lingkup pemerintahan Provinsi NTT yang merupakan penggabungan dari dua sistem besar dalam Pembangunan Pertanian, yaitu Sistem Ketahanan Pangan dan Sistem Penyuluhan Pertanian. Badan ini juga sekaligus merupakan penjabaran lebih lanjut dari dua Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Sehingga pada periode 2001 - 2008 Badan ini bernama Badan Bimas Ketahanan Pangan Prov. NTT maka sejak tanggal 30 Desember 2008 telah berubah nama menjadi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Prov. NTT.
Kenapa menjadi tonggak sejarah baru bagi penyuluhan di NTT? Memang sejak berlangsungnya otonomi di bidang penyuluhan, yaitu pada tahun 1992 Departemen Pertanian menyerahkan semua urusan penyuluhan kepada pemerintah daerah maka aktivitas penyelenggaraan penyuluhan berlangsung sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman daerah tentang pentingnya penyuluhan pertanian sehingga ini tergambar dari organisasi yang ada di masing-masing daerah variatif dan juga dukungan pemerintah daerah tersebut. Apalagi sejak pemberlakuan otonomi daerah tahun 2001 penyelenggaraan penyuluhan pertanian makin terpinggirkan sehingga boleh dikatakan sampai dengan saat itu Penyuluhan Pertanian sedang mati suri.
Angin segar penyuluhan pertanian mulai bertiup pada saat Bapak Susilo Bambang Yudoyono (SBY) Presiden RI mencanangkan Revitalisasi Pertanian dan termasuk Revitalisasi Penyuluhan Pertanian tahun 2005 dan yang paling membanggakan adalah terbitnya Undang-Undang No 16 Tahun 2006 tentang SP3K.
Di NTT khususnya di tingkat Provinsi NTT Badan ini merupakan kelembagaan yang benar-benar syah secara regulasi yang ditugaskan untuk mengurus Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan umumnya dan Pertanian pada khususnya.
Di Badan ini ada 3 (tiga) Bidang (Eselon III) yang khusus menangani penyuluhan, yaitu Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan, Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan dan Bidang Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan. Melalui Bidang-bidang ini pada khususnya dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada umumnya ditaruh harapan yang besar untuk kembali menghidupkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian secara lebih bergairah, berhasil guna dan berdaya guna. Begitu besar harapan yang diberikan kepada Badan ini untuk mengefektifkan berbagai kegiatan penyuluhan baik pada tatanan penyelenggaraan, kelembagaan maupun ketenagaan sehingga akan dapat berdampak pada peningkatan produktivitas, peningkatan produksi, peningkatan daya saing, peningkatan sumberdaya manusia petani dan pada gilirannya peningkatan kesejahteraan petani dan keluarganya pada khususnya dan masyarakat NTT pada umumnya.
Ini memang tonggak sejarah baru dalam penyelenggaraan penyuluhan di NTT secara tatanan kelembagaan tapi yang paling di tunggu-tunggu adalah pada tatanan pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga harapan itu bisa menjadi kenyataan.
Selamat Datang Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT, kami tunggu gebrakan-gebrakan yang totalitas demi kesejahteraan masyarakat NTT. Selamat bekerja dan selamat berjuang.

Catatan : Dalam beberapa waktu ke depan saya akan menulis tentang permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di NTT dan juga saran-saran untuk perbaikannya.

Satu lagi yang membanggakan.......

Tanggal 19 Januari 2009 kembali mencatat sejarah baru bagi perkembangan pendampingan masyarakat miskin di lahan kering dan terpencil (PIDRA) khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi NTT. Sangat bersejarah karena pada hari itu Bupati Timor Tengah Utara menyerahkan langsung Badan Hukum Koperasi kepada 2 (dua) Federasi di Kab. TTU, yaitu Federasi Natal di Desa Fafinesu C dan Federasi Bineno di Desa Jak dalam suatu upacara Bendera di halaman Kantor Bupati TTU.

Penghargaan ini memang pantas mereka terima ........ Perjuangan 8 (delapan) tahun mulai dari membentuk Kelompok Mandiri (KM), membentuk Federasi sampai dengan mempunyai Badan Hukum Koperasi.......... Orang-orang Desa........ pendidikan hanya sampai SD bahkan tidak tamat SD, miskin, terpencil dan terbatas sarana prasarana umum namun sekarang mereka bisa tunjukkan bahwa mereka mampu, mereka bisa dan mereka berjanji akan terus melanjutkan kerja keras mereka sehingga mereka akan berkembang menjadi konglomerat2 Desa nanti pada waktunya.

Memang mereka dapat lakukan ini atas pendampingan dari teman-teman Sekretariat Program PIDRA dan LSM Mitra Tani Mandiri.......... tapi teman-teman hanya menjadi fasilitator dan mereka lah pelaku utamanya.......... Sekarang teman-teman Sekretariat Program dan LSM mulai mengurangi frekuensi pendampingan karena program PIDRA sudah selesai tahun 2008 kemarin....... Namun saya yakin mereka tidak akan bubar, mereka tidak akan mati aktivitas malahan mereka akan terus dan terus berkembang menggapai visi mereka yang terus berkembang sejalan dengan dinamisasi aktivitas mereka......

Selamat dan Sukses untuk Pak Vincent Nurak cs, Pak Beny Ulumeak cs, dan Pak Primus Siribein atas hasil kerja yang membanggakan ini.........

Selamat dan Sukses untuk Federasi Natal dan Federasi Bineno........... Maju terus dengan semagat dan kerja keras pasti Tuhan akan memberkati segala usaha dan upaya kalian........

Ini kado Tahun Baru sekaligus Tanda Mata perpisahan dengan Program PIDRA......

SELAMAT NATAL 25 DESEMBER 2008 DAN SELAMAT TAHUN BARU 2009.
SEMOGA MELALUI SEMANGAT BARU DAN YANG TERUS TERBAHARUI KITA MAKIN GIAT MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEBAGAI BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB KITA SEBAGAI WARGA NEGARA DAN INSAN YANG PERCAYA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

Perhentian Sementara Dari Suatu Perjalanan Panjang

Tahun 1997, ini merupakan langkah pertama dari sejumlah langkah yang tidak terhitung sampai akhir Desember 2008. Disini dilangkah pertama ini kita mulai berpikir tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan di daerah lahan kering, terpencil, terbatas sarana prasarana, terbatas akses, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah dan keterbatasan-keterbatasan lainnya yang menjadi santapan harian mereka. Inilah langkah awal dari suatu pemikiran sederhana bagaimana mengentaskan kemiskinan?

Berbagai pihak terlibat dalam upaya mengimplementasikan pemikiran sederhana tapi mulia ini. Pemerintah Pusat, Departemen Pertanian, IFAD, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten khususnya Dinas/Badan lingkup pertanian dan masyarakat sendiri. Semua bekerja keras...... semua berupaya memberikan kontribusi yang terbaik .......... semua memberikan berbagai pengorbanan hanya dengan satu tujuan terformulasinya suatu model pemberdayaan yang dapat mengentaskan kemiskinan......... Keringat, airmata, keluh-kesah, kecelakaan, konflik, senyum, tawa, canda dan berbagai ekspresi ada disini. Semua ini menghasilkan suatu Loan Agreement 539 ID pada bulan Juni 2000. Dan selanjutnya secara konsisten pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten mempersiapkan dokumen keuangan untuk Program ini yang disebut atau yang dikenal dengan nama Participatory Integrated Development In Rainfed Areas (PIDRA) dan secara pararel juga di tingkat provinsi dan kabupaten mempersiapkan penjaringan LSM yang akan menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan Program PIDRA ini. Program ini merupakan pengalaman perdana saya dalam mempersiapkan suatu program bantuan/pinjaman luar negeri memang berbeda dengan persiapan program/kegiatan dari dana yang bersumber dari pemerintah RI. Pada program dana luar negeri segala sesuatu dipersiapkan dulu mulai organisasi pelaksana, metode dan pola pendekatan, sistem perencanaan, mekanisme pertanggung jawaban keuangan, mekanisme pengadaan barang, sistem monitoring dan evaluasi dan kebutuhan dananya per kegiatan baru dibuat dokumen keuangannya. Sedangkan pada kegiatan dengan sumber dana dari pemerintah RI ada uangnya baru dibuat kegiatannya dan kegiatan hanya bersifat tahunan. Mungkin ini perlu kita pelajari untuk penerapannya di negara kita tercinta.

Pada tahapan implementasi terutama pada tahun-tahun permulaan (1-3 tahun), banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pelaksana program, seperti kerjasama dengan pemerintah dengan LSM dua kutub yang berbeda harus bersama-sama menjalankan satu program luar biasa pengalaman yang ditimba disini, disisi lain para pelaksana (aparat pemerintah) dihadapkan dengan pola yang sangat berbeda dengan yang biasa dilaksanakan, diwaktu lalu aparat pemerintah kalau ketemu dengan masyarakat/petani selalu datang dengan membawa janji, bawa bantuan (anakan, bibit, pupuk atau uang dan lain-lain) tapi di program PIDRA tidak ada yang dibawa untuk diberikan kepada masyarakat. Dipihak masyarakat, mereka berpikir dengan masuknya program pemerintah apalagi dana bersumber dari luar negeri pasti akan mendapatkan uang atau barang yang banyak tapi kenyataannya tidak; apalagi ditambah konsep program ini adalah menabung, mana bisa orang miskin bisa menabung? Pegawai Negeri Sipil saja banyak yang tidak punya tabungan. Dan masih banyak tantangan-tantangan lainnya. Namun sekali lagi ini merupakan pengalaman yang berharga, mahal dan susah dicari dimana saja. Saya bersyukur menjadi salah satu pelaksana program ini apalagi saya diberikan kesempatan untuk mendampingi program ini mulai dari awal sampai dengan saat ini.

Program ini dirancang dalam pelaksanaannya donatur (IFAD) akan melakukan supervisi secara langsung setiap tahunnya untuk mengevaluasi pelaksanaan program, menemukan masalah, hambatan bahkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program terutama yang berkaitan metode dan pola pendekatan program sehingga secara cepat dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan bila antara terori pada program tidak sejalan dengan kondisi nyata dalam pelaksanaannya. Pada kegiatan ini setiap tahunnya datang para konsultan dari IFAD, mereka benar-benar mempunyai kapabilitas yang hebat pada bidang ilmunya dan sangat profesional dalam menjalankan tugasnya. Sekali lagi ini merupakan kesempatan belajar yang sangat berharga, belajar langsung dilapangan. Dengan cara ini maka program menjadi sangat fleksibel, partisipatif, kreatif dan inovatif sehingga program ini berjalan sangat dinamis sejalan dengan dinamika pada masyarakat dampingan.

Fase I berakhir pada tahun 2004. Luar biasa ........ Selama pendampingan program, hampir 90 % kita fokus pada capacity building, berkutat-katit pada konsistensi pelaksanaan proses menyampingkan persoalan input-ouput tapi apa yang terjadi benar-benar diluar perkiraan kami pelaksana program, Modal umum kelompok orang-orang miskin di desa miskin pada daerah terpencil bisa mencapai angka Rp. 4 milyard. Kegiatan-kegiatan usaha produktif berkembanga dengan pesat, para wanita/perempuan berkembangan dalam berbagai peran, para anggota kelompok mulai diperhitungkan dalam proses pembangunan dan kepemerintahan di tingkat desa. Timbul harapan baru, ekonomi pedesaan makin bergeliat, kesehatan makin membaik, pendidikan makin membaik dan sarana prasarana umum dipedesaan makin membaik, jalan desa, dusun dan bahkan yang terisolir mulai bisa dijangkau sarana transportasi umum dan hebatnya desa-desa yang selama Indonesia merdeka belum pernah dikunjungi pejabat tinggi dari kabupaten (Bupati, DPRD dan lain-lain) mulai dikunjungi. Suatu kejadian luar biasa yang terjadi di NTT pada tahun 2005 yaitu rawan pangan oleh karena kekeringan yang berkepanjangan dari musim tanam 2004/2005 menjadi suatu momentum bersejarah bagi program PIDRA di NTT karena seluruh desa PIDRA yang merupakan desa langganan rawan pangan sebelum program ini masuk, pada waktu itu (2005) tidak ada satupun desa yang rawan pangan. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Wakil Gubernur NTT (sekarang Gubernur NTT), Ketua DPRD dan jajaran pejabat-pejabat tinggi tingkat provinsi dalam kunjungan mereka ke kabupaten TTS mulai dari desa-desa rawan pangan di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, masuk ke Batu Putih sampai ke Kolbano Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS semuanya ditimpa rawan pangan dan gizi buruk tapi begitu sampai di Desa Nakfunu (salah satu Desa PIDRA) disana tidak ada rawan pangan bahkan bahan makanan berkelimpahan dan yang lebih bangga lagi desa-desa PIDRA di TTS bersatu memberikan bantuan kepada desa-desa yang terkena rawan pangan dan gizi buruk di TTS.

Tidak terasa tahun 2008 sudah hampir berakhir tinggal beberapa hari lagi, itu berarti program PIDRA fase II akan berakhir. Untuk itu pada awal Desember 2008, tim Review IFAD yang dipimpin oleh Mr. Aloysius Fernandez seorang ahli pemberdayaan masyarakat dan mikrofinance dari India yang di PIDRA kita sebut juga sebagai Mbah-nya (Kakek) PIDRA dengan beberapa ahli kelembagaan, monev, keuangan dan Gender melakukan evaluasi dan mereka memberikan apresiasi kepada masyarakat dan pelaksana program PIDRA karena telah berhasil melaksanakan tugasnya. Dalam setiap kesempatan bertemu dengan masyarakat (Kelompok Mandiri Program, Lembaga Pembangunan Desa dan Federasi) masyarakat selalu menyampaikan permintaan dan harapan untuk pendampingan pola PIDRA bisa tetap dilanjutkan karena mereka masih butuh pola seperti ini mereka masih harus banyak belajar lagi untuk berhadapan dengan tantangan yang lebih besar lagi di waktu mendatang. Begitu pula waktu bertemu dengan Bapak Gubenur NTT, Drs. Frans Leburaya di rumah jabatan Gubernur, terungkap pernyataan Bapak Gubernur bahwa Provinsi NTT masih membutuhkan pola pendekatan program PIDRA ini karena masih banyak masyarakat miskin di NTT ini dan Bapak Gubernur yakin kalau program seperti PIDRA ini masih terus berlanjut di NTT maka Provinsi NTT akan lebih cepat sejahtera untuk itu Bapak Gubernur menyarankan melalui Tim Review untuk menyampaikan keinginan Beliau dan masyarakat NTT agar IFAD masih mau meneruskan dukungannya untuk pembangunan di NTT pada waktu-waktu yang akan datang.

Program memang akan berakhir, tapi kami pelaksana program telah melakukan berbagai upaya yang kami sebut ”Exit Strategy” sehingga kami punya keyakinan bahwa walaupun program telah berakhir tapi seluruh kelembagaan masyarakat yang ada di desa (KM, LPD maupun Federasi) akan terus berjalan dan berkembang karena itu proyek mereka dan bukan proyek kami. Itu kebutuhan mereka dan mereka sadar bahwa dengan cara ini mereka akan dapat hidup lebih baik lagi .... lebih sejahtera lagi. Tapi secara sadar juga kita pelaksana Program PIDRA baik pemerintah maupun LSM melihat tantangan-tantangan terutama dalam upaya peningkatan skala usaha, mereka masih akan berhadapan dengan berbagai kesulitan. Mudah-mudahan masih ada yang akan membantu mereka, mendampingi mereka dan mengantar mereka untuk menjadi konglomerat-konglomerat pedesaan yang sukses.

Refleksi Dari Membangun Kebersamaan

Tidak terasa kita akan mengakhiri tahun 2008 ini. Saya yakin bahwa setiap waktu atau kurun waktu mempunyai makna bagi setiap orang, apakah makna yang menggembirakan atau sukacita maupun makna yang menyedihkan dan kurun waktu itu akan menjadi landasan kita dalam upaya berbuat dan berkarya lebih baik lagi bagi masa atau waktu mendatang............

Bagi Saya dan mungkin seluruh pelaksana program PIDRA beserta stakeholders lainnya tahun 2008 ini mempunyai makna yang sangat penting dan strategis. Kenapa? Tahun 2008 ini merupakan tahun terakhir dari waktu pendampingan program PIDRA dalam membangun kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat miskin bahkan sangat miskin di pedesaan terpencil, kering dan terbatas sarana prasarananya. Delapan tahun sudah kita bekerja bersama-sama dan bekerjasama untuk mencapai Visi Program: Peningkatan taraf hidup masyarakat miskin secara berkelanjutan pada wilayah lahan kering di Provinsi Jawa Timur, NTB dan NTT; Misi Program: Mewujudkan kondisi yang mendukung peningkatan taraf hidup dan kemampuan keluarga miskin dalam merealisasikan kegiatan untuk peningkatan pendapatan serta lingkungan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk tercapainya visi dan misi program, program PIDRA menggunakan pendekatan program, yaitu : Partisipatif, Fleksibel, Perspektif Jender, Pendampingan LSM, Keberlanjutan dan Desentralisasi. Target atau sasaran dari program PIDRA adalah, Tiga propinsi (Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, 14 kabupaten (Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab, Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Lumajang, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu, Kab. Bimas, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Alor, Kab. Sumba Timur dan Kab. Sumba Barat), 237 desa, 2.370 Kelompok Mandiri, 100 Federasi, 237 Lembaga Pembangunan Desa dan 100.000 Kepala Keluarga.

Pelaksanaan Program PIDRA ini dimulai tahun 2001 tapi persiapan pelaksanaan program ini dimulai dari tahun 1997 pada waktu terjadi krisis ekonomi nasional dan dunia sampai dengan penandatangan Loan Agreement pada tahun 2000. Memang bukan waktu yang panjang untuk suatu pekerjaan besar dengan tujuan yang mulia namun secara manusia 1997 – 2008 merupakan suatu jangka waktu kerja yang panjang dengan penuh perjuangan, kerja keras, pengorbanan materil, moril bahkan pengorbanan jiwa dan raga (ada beberapa orang pelaksana program yang meninggal dunia pada waktu menjalan tugas program PIDRA).

Hasilnya khusus di NTT pada 5 kabupaten (TTS, TTU, Alor, Sumba Timur dan Sumba Barat) dan 94 desa telah berhasil ditumbuhkan bersama-sama dengan masyarakat 897 kelompok mandiri hasil dan dari hasil penilaian terakhir (triwulan III tahun 2008) ada 90 % masuk kategori Sangat baik dan baik (menuju kemandirian dan keberlanjutan), 8 % masuk kategori sedang (masih perlu didampingi untuk mandiri dan berkelanjutan) dan 2 % masih pada kategori kurang (masih perlu pendampingan dalam kurun waktu yang panjang untuk menuju kemandirian dan berkelanjutan). Kekayaan seluruh kelompok mandiri program sebesar Rp. 14 Milyar dengan berbagai usaha produktif baik perorangan maupun kelompok. Untuk meningkatkan daya saing, posisi tawar dan memperkuat usaha maka kelompok mandiri di setiap desa telah membentuk suatu gabungan kelompok yang disebut Federasi. Sampai saat ini sudah ada 94 Federasi dengan kekayaan seluruh Federasi adalah Rp. 2 Milyar dengan aktivitas utama adalah pemasaran hasil bersama, simpan pinjam dan waserda. Sedangkan khusus untuk menangani perencanaan, pembangunan, evaluasi dan pemeliharaan sarana prasana umum tingkat pedesaan dan konservasi sumberdaya alam telah terbentuk 94 Lembaga Pembangunan Desa (LPD) yang telah berhasil membangunan berbagai sarana prasarana umum tingkat desa seperti jalan desa, PAH, Perpipaan, Pemeliharaan Mata Air, pasar desa, perbaikan (sekolah, tempat ibadah, puskesma dan posyandu), embung-embung mini, biogas, terasering, kebun bibit desa, penanaman tanaman keras, dan lain-lain. Melalui LPD ini juga telah berhasil dirumuskan Rencana Strategis (renstra) pengelolaan sumberdaya alam bahkan ada yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Secara singkat telah terjadi perubahan yang begitu besar dan mendasar baik yang bersifat perilaku, polapikir, kepercayaan diri, kepemilikan asset, pengelolaan sumberdaya alam yang semakin baik, berkembangnya berbagai usaha produktif, peranserta dalam pemerintahan desa, serta perubahan-perubahan lain di bidang pendidikan, kesehatan dan juga yang terutama adalah perubahan dari desa yang rawan pangan menjadi desa yang tidak pernah rawan pangan lagi. Beberapa model yang sudah mulai di replikasi oleh pihak lain seperti model pemasaran bersama, model pengelolaan sumberdaya alam, dan model pengembangan ketahanan pangan berbasis masyarakat. Disamping itu kelompok mandiri, federasi dan LPD juga telah dimanfaatkan oleh berbagai institusi lain untuk melaksanakan program dan kegiatan mereka.

Apa yang saya tulis diatas hanya merupakan gambaran umum keberhasilan program, masih banyak persoalan dan masalah yang dihadapi oleh pelaksana program bersama, kelompok mandiri, federasi dan LPD yang masih harus kita hadapi terutama setelah program ini selesai 31 Desember 2008 ini. Gambaran keberhasilan diatas hanya sebagai gambaran atas suatu hasil kerja bersama baik itu dari pihak pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa maupun dari pihak LSM baik ditingkat Pusat, Provinsi, kabupaten dan desa.

Keberhasilan ini bukan merupakan keberhasilan dari para pelaksana program di fase II ini saja tapi ini merupakan akumulasi hasil kerja mulai dari tahun pertama (2001) waktu itu ditingkat Provinsi NTT ada LSM Utama yaitu Yayasan Bina Swadaya Jakarta dengan personilnya ada Pak Yoseph Fola, Ibu Irawati, Ibu Nursulystiati ( Lilis), Pak Agung, Ibu Christiana, Pak Da Costa, Ibu Ody sedangkan di tingkat kabupaten khusus yang berubah yaitu LSMP Sumba Barat, Yayasan Wahana Komunikasi Wanita Ibu Wiyati yang pada fase kedua diganti oleh Yayasan Satu Visi bersama LSM Oisca di TTS, Mitra Tani Mandiri di TTU, Obor Swadaya di Alor dan untuk Sumba Timur Yayasan Ie Hari Pak Wilem Dere yang pada fase ke dua diganti oleh Yayasan Pahadang Manjoru. Begitu pula di tingkat Sekretariat Provinsi NTT maupun tingkat kabupaten yang para pelaksananya banyak yang telah menjadi pejabat-pejabat penting di tingkat Provinsi maupun kabupaten. Kami semua memulai dari Nol menjalankan program ini dengan berlandaskan pada Staf Apraisal Report (SAR) dan berbagai pelatihan serta kemampuan dan keahlian dari kawan-kawan LSM bersama-sama kita melaksanakan program ini. Berbagai benturan karena perbedaan pemahaman, latar belakang (pemerintah dan LSM), ego dari masing-masing lembaga seperti pola yang biasa digunakannya lebih baik dan tepat dari pada pola yang disarankan oleh lembaga lain, perbedaan-perbedaan konsep pribadi dari para ahli/konsultan dan benturan-benturan lainnya sehingga perlu waktu yang cukup panjang kurang lebih 3 tahun (2001 – 2003) baru bisa terjadi kesamaan persepsi, kebersamaan, harmonisasi, dan team work makin solid, namun sayang fase I hanya tinggal 1 tahun (2004) dan hasil rewiev IFAD merubah struktur organisasi pelaksana dimana LSM Utama yang ada di masing-masing provinsi di hilangkan dan diganti dengan LSM Nasional dan menempatkan tenaga ahli dari LSMN di masing-masing provinsi. Namun sebenarnya pola ini baru berjalan pada tahun pertengahan 2006 sehingga selama tahun 2005 praktis pendampingan LSM kurang tapi ini juga suatu berkat tersendiri karena pengalaman ini menunjukkan bahwa Relawan desa (VCO), LSMP dengan kemampuan terbatas, kelompok-kelompok mandiri bersama Sekretariat PIDRA mampu terus berjalan dan tidak sampai mati atau bubar.

Membangun kebersamaan itu ternyata tidak mudah apalagi kebersamaan antara pemerintah dengan LSM. Namun kami para pelaksana program PIDRA fase I telah berhasil membangun kebersamaan itu dan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi kami semua.

Keberhasilan sekarang (Fase II) bukan semata-mata merupakan kekuatan, kemampuan dan kehebatan para pelaksana program pada fase II tapi sebenarnya juga karena kontribusi yang sangat besar dari pelaksana program di fase I yang telah meletakkan dasar dan mengembangkan program ini. Untuk itu secara pribadi tulisan ini sebenarnya ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada para pelaksana program baik di Sekretariat Program PIDRA (Unsur Pemerintah) maupun di LSM mulai dari Pusat sampai ke para pendamping lapangan di tingkat desa, tanpa kontribusi kawan-kawan semua tidak mungkin akan memberikan hasil seperti saat ini. Besar harapan saya kawan-kawan pada fase I mau memberikan sumbangan tulisan pengalaman selama bekerja pada program PIDRA fase I terutama kepada kawan-kawan di Bina Swadaya mudah-mudahan maupun menyumbangkan tulisan tentang kajian pemberdayaan masyarakat miskin dengan pola PIDRA selama 4 tahun kita bermitra di NTT.

Akhirnya, jasa dan pengabdian dari kawan-kawan semua tidak bisa kami balas secara langsung namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan membalas budi dan jasa kawan-kawan dalam karya dan kehidupan kawan-kawan beserta keluarga. Saya punya kerinduan dengan kawan-kawan semua sehingga kalau berkenan bagaimana kita buat paguyuban PIDRA? Mungkin paguyuban ini bisa menyumbangkan sesuatu bagi pemberdayaan masyarakat miskin di NTT. Saya tunggu respon kawan-kawan semua.

Membangun Ekonomi Pedesaan

Mungkin judul ini terlalu besar dan luas maknanya untuk apa yang saya tulis ini, tapi yang ingin saya kemukakan dalam tulisan ini adalah Bagaimana masyarakat miskin yang telah diberdayakan mampu untuk kembali menghidupkan dan mengelola dengan baik gedung koperasi unit desa yang tidak berfungsi selama ini.
Ini adalah cerita tentang suatu Federasi yaitu gabungan dari beberapa kelompok yang ada di suatu desa yang selama ini didampingi oleh Program PIDRA, mereka bergabung dengan maksud untuk menyatukan kekuatan dari kelompok-kelompok mereka untuk membuat aktivitas usaha yang lebih besar dan lebih kuat lagi dalam rangka mendukung berbagai aktivitas usaha anggota kelompok dan usaha kelompok mereka. Biasanya Federasi ini bergerak di bidang Pemasaran Bersama hasil usaha anggota dan kelompok, Simpan Pinjam (keuangan mikro), dan juga usaha penjualan sembako yang sifatnya grosiran bagi para anggota kelompok yang membuka usaha kios.
Federasi MATAWAI PARADANG (mata air yang terawat) di Desa Rambangaru Kecamatan Hahar Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT. Federasi ini terbentuk pada tanggal 23 Mei 2008 yang beranggotakan 7 Kelompok Mandiri Program PIDRA di desa tersebut. Ketua Federasi ini bernama Ibu Ngana Edju. Dari Rapat seluruh pengurus dan anggota federasi ini, mereka memutuskan untuk mulai dengan kegiatan perkiosan dengan maksud untuk dapat membantu melayani anggota yang mempunyai usaha kios sehingga mereka tidak perlu membeli barang-barang jualan mereka dari agen/distributor yang berada jauh di Ibukota kabupaten (kota Waingapu) dan juga untuk melayani warga lain disekitarnya. Setelah berjalan sebulan, usaha mereka mulai menampakkan hasil yang menggembirakan dan mereka berniat untuk mengembangkan lagi namun mereka terkendala dengan tempat usaha yang layak dan strategis. Di desa mereka ada sebuah Gedung KUD yang telah lama tidak berfungsi lagi (dari tahun 1990), untuk itu melalui pendamping lapangan dan di dukung oleh Kepala Desa serta Camat setempat mereka mengajukan surat pinjam pakai Gedung KUD tersebut ke Dinas Koperasi Kabupaten Sumba Timur. Surat ini ditanggapi positif oleh Kepala Dinas Koperasi Kabupaten dan menyetujui untuk dipinjam gedung dan seluruh asset yang ada didalamnya.
Mulailah Federasi ini membuka usaha di gedung KUD tersebut dan dari waktu ke waktu usaha mereka makin berkembang. Dalam kunjungan saya bersama Koordinator PIDRA Nasional, Ir. Djadi Purnomo, MM pada tanggal 22 Oktober 2008 kami mendapatkan hal-hal yang luar biasa tentang gambaran usaha dari federasi tersebut melalui buku-buku keuangannya, seperti omzet hariannya mencapai rata-rata Rp 2 juta per hari dan setiap 3-4 hari mereka mengeluarkan dana Rp. 7 - 9 Juta untuk mengisi kembali stok barangnya. Mereka telah mampu membiayai satu orang pegawai tetap dan mereka merencanakan untuk terus mengembangkan jenis-jenis barang yang akan dijual, bahkan mereka mempunyai potensi untuk menjadi pangkalan minyak tanah serta mengembangkan usaha untuk menjual pulsa (voucher) dari beberapa provider telepon genggam (HP) yang telah beroperasi di wilayah tersebut. Selama kami berada di federasi tersebut terlihat para pembeli begitu ramai datang berbelanja disitu. Mereka telah mampu berkontribusi dalam upaya mengembangkan perekonomian di desanya.
Sekali lagi mereka masyarakat miskin yang selama ini tidak diperhitungkan di desanya telah mampu menunjukkan bahwa selama ada daya upaya, bersatu padu dan dikelola dengan baik mampu untuk berbuat sesuatu yang besar. Gedung KUD yang selama ini mubazir telah mampu mereka hidupkan/manfaatkan kembali. Mereka makin memandang sinar terang masa depan yang lebih baik lagi. Maju terus Federasi Matawai Paradang jadilah mata air yang selalu terawat untuk memberikan kehidupan dan kesejukan bagi setiap orang yang memerlukanmu.